Jumat, 8 Februari 2008 | 14:35 WIB

JAKARTA, JUMAT-  Ketua DPR Agung Laksono di Jakarta, Jumat (8/2), menyatakan, penetapan pembatasan bahan bakar minyak (BBM)  dengan menggunakan kartu pintar (smart card) harus dibarengi dengan persiapan matang.

Untuk itu, ia minta agar tidak muncul masalah pada tingkat operasionalisasinya. Juga diperlukan aturan yang jelas berikut sosialisasinya, terutama karena kartu itu digunakan oleh rakyat kecil.

“Smart card kalau tidak smart, juga akan jadi masalah,” sebut Agung.

Seperti diberitakan, pemerintah akan mulai membatasi pembelian premium dan solar pada April atau Mei 2008. Setiap kendaraan akan ditempeli kartu pintar (smart card) yang menyimpan data kebutuhan konsumsi bahan bakar dan surat tanda nomor kendaraan bermotor.